PEMERINTAH TANPA KORUPSI SUATU ANGAN ANGAN YANG SULIT DIWUJUDKAN
![]() |
PEMERINTAH TANPA KORUPSI SUATU ANGAN ANGAN YANG SULIT DIWUJUDKAN
rajasastra-us.blogspot.com Pemerintah tanpa korupsi merupakan suatu angan-angan yang sulit diwujudkan, karena pada kenyataannya sampai saat ini hanya baru merupakan konsep yang belum bisa dituntaskan. Dan dalam kenyataannya pemerintah tanpa korupsi menjadi dambaan banyak tokoh di dunia. Pemerintah tanpa korupsi selalu jadi salah satu isu kampanye untuk meraih suara dan simpati rakyat.
Pemerintah tanpa korupsi merupakan suatu angan-angan yang sulit diwujudkan, padahal prilaku korupsi itu adalah prilaku tercela yang sangat merugikan masyarakat, maka wajarlah bila ada yang mengharapkan hukuman mati bagi korupsi, hukuman pemiskinan bagi para koruptor dan memang seharusnya karena para koruptor taka da bedanya dengan sampah busuk yang menghalangi kemajuan negara.
Pemerintah tanpa korupsi merupakan suatu angan-angan yang sulit diwujudkan, Sejak zaman kuno hingga masa kontemporer, pemerintahan tanpa korupsi menjadi dambaan banyak tokoh sejarah dunia. Konsep ini bukan hanya menjadi tuntutan di tingkat lokal, tetapi juga muncul dalam berbagai sistem pemerintahan, termasuk dalam kepemimpinan para khalifah Islam yang memberikan teladan dalam menjalankan otoritas tanpa praktik korupsi.
style="text-align: justify;">Berbagai Pandangan Tentang KorupsiKonsep untuk mengatasi korupsi ini bukan hanya menjadi tuntutan di tingkat lokal, tetapi juga muncul dalam berbagai sistem pemerintahan, termasuk dalam kepemimpinan para khalifah Islam yang memberikan teladan dalam menjalankan otoritas tanpa praktik korups
Pandangan Tentang Korupsi Pada Masa Kekhalipahan
Sejak zaman kuno hingga masa kontemporer, pemerintahan tanpa korupsi menjadi dambaan banyak tokoh sejarah dunia. Salah satu era yang mencerminkan pemerintahan tanpa korupsi adalah masa kekhalifahan Islam pada abad pertengahan.
- Khalifah Umar bin Khattab, salah satu pemimpin utama umat Islam setelah masa Nabi Muhammad, dikenal sebagai pelopor pemerintahan bersih dan adil. Khalifah Umar menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahannya. Ia bahkan membentuk lembaga pengawas untuk memastikan para pejabatnya tidak terlibat dalam korupsi.
- Penerapan pemerintahan tanpa korupsi juga dapat ditemui dalam konsep keadilan sosial yang dianut oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi, pemimpin Muslim yang terkenal karena merebut kembali Kota Yerusalem dari tangan Tentara Salib.
- Salahuddin membangun pemerintahan yang berlandaskan etika dan moralitas Islam, mengecualikan praktik korupsi dari struktur kekuasaannya.
- Keberhasilan Sultan Salahuddin menciptakan lingkungan di mana rakyat merasakan keadilan, memperlihatkan bahwa kebersihan dalam pemerintahan membawa manfaat bagi kesejahteraan umum.
Pandangan Dunia Barat Terhadap Korupsi
Beralih ke dunia Barat, pemikiran tentang pemerintahan tanpa korupsi dapat ditemukan pada zaman Renaisans.
- Tokoh seperti Niccolò Machiavelli, dalam karyanya "Il Principe," membahas tantangan korupsi dan menyoroti kebutuhan akan pemerintahan yang stabil dan efisien.
- Meskipun Machiavelli dikenal karena pandangannya yang realis dan pragmatis, ia memberikan pemikiran penting tentang pentingnya etika dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Pandangan Korupsi Abad ke-18
Abad ke-18 melahirkan pemikiran baru tentang pemerintahan tanpa korupsi melalui pemikiran pemikir Aufklärung seperti Montesquieu dan Rousseau.
- Montesquieu, dalam "The Spirit of the Laws," mengemukakan pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem check and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Rousseau, melalui "The Social Contract," menggagas ide kontrak sosial yang menuntut kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam pemerintahan.
Pandangan Korupsi Abad ke-20
- Pada abad ke-20, pemimpin-pemimpin dunia seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela menjadi simbol perjuangan melawan korupsi.
- Gandhi mengusung konsep "satyagraha" atau perlawanan tanpa kekerasan sebagai cara untuk mencapai perubahan positif tanpa membuang etika.
- Mandela, dalam perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam pemerintahan.
Pandangan Korupsi Abad ke-21
Pemerintahan tanpa korupsi terus menjadi agenda global pada abad ke-21, dengan organisasi internasional dan negara-negara yang berkomitmen untuk memerangi korupsi.
- Kini, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan berbagai inisiatif internasional lainnya menjadi wujud upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
- Dalam perjalanan sejarah ini, tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang dan keyakinan telah bersuara untuk mendorong prinsip-prinsip pemerintahan tanpa korupsi.
- Pemikiran ini menggarisbawahi bahwa kebersihan dan moralitas dalam tindakan pemerintahan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Sumber: TINEMU.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar